Detail Cantuman

JULIANTI MULYANA PUTRI, 2025. Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal atas
Laporan Keuangan Komersial sesuai Undang-Undang Hpp Nomor 7 Tahun 2021
(Studi Kasus Pada Koperasi Produsen KSU Tandangsari Sumedang) di bawah
bimbingan H. Gijanto Purbo Suseno dan Evan Firdaus.
Koreksi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan, terutama terkait
pengakuan pendapatan, biaya, dan laba. Penyusunan koreksi fiskal penting
dilakukan karena berpengaruh langsung terhadap jumlah beban pajak yang
ditanggung koperasi. Semakin tepat koreksi fiskal dilakukan, semakin efisien beban
pajak yang dibayarkan, dan semakin besar SHU yang bisa dibagikan kepada
anggota koperasi. Selain itu koreksi fiskal juga berfungsi sebagai akurasi dalam
perhitungan pajak, memenuhi regulasi dan menghinndari sengketa pajak.
Koreksi fiskal merupakan penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai
dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) untuk kepentingan umum, sedangkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021
mengatur penyempurnaan sistem perpajakan Indonesia agar lebih adil, efektif, dan
akuntabel.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyusunan Koreksi
Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada Koperasi Produsen KSU
Tandangsari berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan secara survei dengan metode
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis,
serta pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan
dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Koperasi
Produsen KSU Tandangsari, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam
Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Koperasi
Produsen KSU Tandangsari belum sepenuhnya sesuai dengan perpajakan yang
berlaku. Koreksi atas pendapatan jasa giro dan biaya transport belum akurat.
Penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman staf dan belum adanya pedoman
fiskal. Penelitian ini menghasilkan rancangan pedoman koreksi fiskal untuk
meningkatkan kepatuhan perpajakan koperasi. Dengan memberikan 10 komponen
yang berpotensi menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan
laporan fiskal pada koperasi dimasa yang akan datang.